Perjuangan Belum Berakhir Bung!
SETIAP masa menghadirkan tantangannya sendiri. Sebagai bangsa yang selalu melangkah menuju masa depan, masyarakat Indonesia jangan pernah berpikir bahwa kita akan kehabisan masalah dan musuh. Penjajahan saat ini bisa berbentuk multidimensi. Kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan merupakan musuh nyata selalu membayangi dan siap menerkam dalam berbagai kesempatan.
Apalagi, bangsa Indonesia dalam berbagai kategori sering tidak berada dalam posisi yang memuaskan dibanding negara lain. Sebut saja jumlah korupsi yang selalu menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Berdasarkan penanganan korupsi dalam laporan Transparency International 2007 Indonesia menempati posisi 143 dari 180 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 2,3. Hal ini harus menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia khususnya pihak pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk memberantas korupsi. Bangsa yang besar dan kaya ini bisa saja menjadi miskin dan tidak berdaya jika penanganan keuangan negara gampang dimainkan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.
Pimpinan Transparency International (TI), Huquette Labelle, di Berlin, pernah mengemukakan, penilaian ini dilakukan bukan saja pada pejabat pemerintah, melainkan juga pada perusahaan swasta di negara yang bersangkutan. Karena itu, tidak ada negara yang meraih indeks sempurna 10 alias tak ada korupsi disebabkan adanya praktik sogok dan suap dalam perusahaan. "Negara-negara dengan indeks korupsi rendah perlu memperkuat akuntabilitas dari lembaga-lembaga publik. Sementara negara dengan indeks tertinggi tetap saja perlu melakukan pemberantasan aktivitas korupsi, terutama di kalangan sektor swasta," ujarnya kala itu. Dengan indeks yang hanya sebesar 2,3 terlihat bahwa Indonesia sangat jauh dari kategori transparan dalam mengelola keuangan, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Banyak sarana yang bisa dijadikan ajang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak jarang menjadi sasaran empuk. Belum lagi proses "jual-beli" peraturan dan hukum yang kerap dipraktikkan pejabat yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan berbagai kasus korupsi yang berhasil diangkat berbagai media massa. Dari lembaga legislatif, eksekutif, juga yudikatif, tidak ada satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Bahkan, seseorang yang bertugas mengawal hukum pun dengan mudah tergiur untuk menjual hukum dengan harga yang murah. Ini menjadi tantangan bangsa yang harus serius diperhatikan dan dituntaskan. Kalau dari sumber daya alam, Indonesia sudah lama terkenal sebagai salah satu negara terkaya. Laut menghasilkan ikan yang tidak bernilai. Perut bumi masih banyak diisi minyak bumi dan tanah yang luas sangat subur yang bisa menumbuhkan semua tumbuhan dan pohon yang ditanam di atasnya. Namun, selama ini selalu tidak bisa memanfaatkannya. Kalaupun berhasil dikelola, manfaatnya hanya dirasakan segelintir golongan tertentu sehingga bangsa Indonesia seakan tidak pernah bangkit dari status sebagai negara berkembang atau malah dianggap sebagai negara kategori miskin.
Dari segi pertumbuhan pembangunan manusia, Indonesia seakan tidak pernah beranjak menuju tingkat kategori tinggi. Dalam the human development index yang dikeluarkan The United Nations Development Programme (UNDP) pada 2008, Indonesia hanya menempati urutan 107 dari 177 negara atau berada dalam kategori dengan pertumbuhan sedang indeks sebesar 0,728. Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang telah masuk golongan negara dengan tingkat pertumbuhan manusia tinggi yang menduduki peringkat 63. Sementara untuk tingkat Asia Tenggara, Indonesia juga berada di bawah Thailand dan Filipina yang masing-masing menempati posisi 78 dan 90.
Inilah tantangan-tantangan nyata yang sedang dihadapi Indonesia. Semua lapisan masyarakat tidak dapat lepas tangan menghadapi permasalahan yang ada. Semua harus merasa bertanggung jawab. Pemerintah sebagai eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan peradilan sebagai yudikatif harus terus bersama membangun dan menyelesaikan permasalahan bangsa. Masyarakat pun dituntut aktif turut memberikan sumbangsih, minimal menjadi pengawas yang siap memberikan teguran jika ada sesuatu yang dianggap tidak pas dan menyimpang. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa tidak harus melakukan hal-hal besar.
John F Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu tapi bertanyalah apa yang engkau berikan pada negara. sejenak angin pesan demokrasi ini enak didengar karena menumbuhkan semangat patriotis, tapi coba sodara renungkan dalam-dalam perkataan tersebut. apa kita tidak boleh bertanya tentang hak-hak kita sedangkan negara selalu meminta kewajiban kita sebagai warga negaranya. kita membayar pajak tapi jangan bertanya uang pajak itu digunakan untuk apa. Lalu bagaimana dengan islam, karena ide islam adalah ide revolusioner dan solusi. konsep antara pemimpin dan rakyat, jelas di bahas dalam banyak surah di Alquran. setiap orang pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinya. pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyatnya dan rakyatnya juga memperoleh hak-haknya sebagai yang dipimpinnya. saya sedang menulis tentang konsep kepimpinan dalam islam, ingat bro, Perjuangan Belum Berahir!!!
Courtssey : Sindo, Oke Zone, Kegelisahan hati
SETIAP masa menghadirkan tantangannya sendiri. Sebagai bangsa yang selalu melangkah menuju masa depan, masyarakat Indonesia jangan pernah berpikir bahwa kita akan kehabisan masalah dan musuh. Penjajahan saat ini bisa berbentuk multidimensi. Kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan merupakan musuh nyata selalu membayangi dan siap menerkam dalam berbagai kesempatan.
Apalagi, bangsa Indonesia dalam berbagai kategori sering tidak berada dalam posisi yang memuaskan dibanding negara lain. Sebut saja jumlah korupsi yang selalu menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Berdasarkan penanganan korupsi dalam laporan Transparency International 2007 Indonesia menempati posisi 143 dari 180 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 2,3. Hal ini harus menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia khususnya pihak pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk memberantas korupsi. Bangsa yang besar dan kaya ini bisa saja menjadi miskin dan tidak berdaya jika penanganan keuangan negara gampang dimainkan segelintir orang untuk kepentingan pribadi.
Pimpinan Transparency International (TI), Huquette Labelle, di Berlin, pernah mengemukakan, penilaian ini dilakukan bukan saja pada pejabat pemerintah, melainkan juga pada perusahaan swasta di negara yang bersangkutan. Karena itu, tidak ada negara yang meraih indeks sempurna 10 alias tak ada korupsi disebabkan adanya praktik sogok dan suap dalam perusahaan. "Negara-negara dengan indeks korupsi rendah perlu memperkuat akuntabilitas dari lembaga-lembaga publik. Sementara negara dengan indeks tertinggi tetap saja perlu melakukan pemberantasan aktivitas korupsi, terutama di kalangan sektor swasta," ujarnya kala itu. Dengan indeks yang hanya sebesar 2,3 terlihat bahwa Indonesia sangat jauh dari kategori transparan dalam mengelola keuangan, baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Banyak sarana yang bisa dijadikan ajang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak jarang menjadi sasaran empuk. Belum lagi proses "jual-beli" peraturan dan hukum yang kerap dipraktikkan pejabat yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan berbagai kasus korupsi yang berhasil diangkat berbagai media massa. Dari lembaga legislatif, eksekutif, juga yudikatif, tidak ada satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Bahkan, seseorang yang bertugas mengawal hukum pun dengan mudah tergiur untuk menjual hukum dengan harga yang murah. Ini menjadi tantangan bangsa yang harus serius diperhatikan dan dituntaskan. Kalau dari sumber daya alam, Indonesia sudah lama terkenal sebagai salah satu negara terkaya. Laut menghasilkan ikan yang tidak bernilai. Perut bumi masih banyak diisi minyak bumi dan tanah yang luas sangat subur yang bisa menumbuhkan semua tumbuhan dan pohon yang ditanam di atasnya. Namun, selama ini selalu tidak bisa memanfaatkannya. Kalaupun berhasil dikelola, manfaatnya hanya dirasakan segelintir golongan tertentu sehingga bangsa Indonesia seakan tidak pernah bangkit dari status sebagai negara berkembang atau malah dianggap sebagai negara kategori miskin.
Dari segi pertumbuhan pembangunan manusia, Indonesia seakan tidak pernah beranjak menuju tingkat kategori tinggi. Dalam the human development index yang dikeluarkan The United Nations Development Programme (UNDP) pada 2008, Indonesia hanya menempati urutan 107 dari 177 negara atau berada dalam kategori dengan pertumbuhan sedang indeks sebesar 0,728. Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang telah masuk golongan negara dengan tingkat pertumbuhan manusia tinggi yang menduduki peringkat 63. Sementara untuk tingkat Asia Tenggara, Indonesia juga berada di bawah Thailand dan Filipina yang masing-masing menempati posisi 78 dan 90.
Inilah tantangan-tantangan nyata yang sedang dihadapi Indonesia. Semua lapisan masyarakat tidak dapat lepas tangan menghadapi permasalahan yang ada. Semua harus merasa bertanggung jawab. Pemerintah sebagai eksekutif, DPR sebagai legislatif, dan peradilan sebagai yudikatif harus terus bersama membangun dan menyelesaikan permasalahan bangsa. Masyarakat pun dituntut aktif turut memberikan sumbangsih, minimal menjadi pengawas yang siap memberikan teguran jika ada sesuatu yang dianggap tidak pas dan menyimpang. Memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa tidak harus melakukan hal-hal besar.
John F Kennedy mengatakan, jangan bertanya apa yang negara berikan kepadamu tapi bertanyalah apa yang engkau berikan pada negara. sejenak angin pesan demokrasi ini enak didengar karena menumbuhkan semangat patriotis, tapi coba sodara renungkan dalam-dalam perkataan tersebut. apa kita tidak boleh bertanya tentang hak-hak kita sedangkan negara selalu meminta kewajiban kita sebagai warga negaranya. kita membayar pajak tapi jangan bertanya uang pajak itu digunakan untuk apa. Lalu bagaimana dengan islam, karena ide islam adalah ide revolusioner dan solusi. konsep antara pemimpin dan rakyat, jelas di bahas dalam banyak surah di Alquran. setiap orang pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinya. pemimpin harus bertanggung jawab pada rakyatnya dan rakyatnya juga memperoleh hak-haknya sebagai yang dipimpinnya. saya sedang menulis tentang konsep kepimpinan dalam islam, ingat bro, Perjuangan Belum Berahir!!!
Courtssey : Sindo, Oke Zone, Kegelisahan hati
0 comments:
Posting Komentar